milih presiden

Tiga pasangan kandidiat presiden telah ditetapkan, berbagai aktifitas pun sudah mulai dilaksanakan oleh masing-masing tim sukses pasangan calon presiden.

pertanyaannya kemudian, mana pasangan capres-cawapres yang bisa mewaliki umat Islam? dari hasil pemilu legislatif lalu, nampak jelas bagaimana kekalahan partai-partai Islam, ini bisa jadi sebuah pertanda bahwa kedepan nasib politik Islam makin suram. terlebih setelah munculnya berbagai kekecewaan beberapa kader partai Islam setelah melihat DPPnya mendukung salah satu calon capres.

fenomena ini hampir mirip dengan pemilu presiden 2004, dimana umat Islam suaranya terpecah dan akhirnya mesin politik partai nasionalislah yang berhasil memenangkan pilpres 2009.
Tentu kita tidak ingin terjebak dalam ranah politik praktis, namun setidaknya kita menyayangkan sikap partai-partai Islam yang kurang bisa mengakomodir kepentingan umat Islam, jika kita perhatikan hampir sebagian besar partai Islam merapat ke Partai Demokrat, dan kita harusnya berkaca diri, selama ini pemerintahan SBY telah terbukti tidak berani membubarkan aliran sesat seperti Ahmadiyah. bagaimana jika nanti terpilih kembali? jangan-jangan akan semakin subur aliran-aliran sesat di indonesia.
menarik komentar yang diberikan oleh presiden salah satu partai "Dakwah" islam Dalam majalah tempo edisi 1-7 juni 2009, " apa kalau istrinya berjilbab lalu masalah ekonomi selesai? apa pendidikan, kesehatan jadi lebih baik? soal selembar selembar kain saja kok dirisaukan?. bagaimana jika pertanyaan itu dilanjutkan sebagai berikut, "Apa kalau capresnya sholat, puasa, zakat dan berhaji lalu masalah ekonomi selesai? apa pendidikan, kesehatan, jadi lebih baik?

sama dengan sholat, puasa, zakat dan berhaji, jilbab itu perintah Allah yang tegas di dalam Al-Qur'an. jangan hanya karena membela koalisi, tokoh Islam tega mereduksi perintah jilbab di al-Qur'an jadi "soal selembar kain, jangan heran jika nanti dalam pilpres juli mendatang, banyak dari kaum muslimin yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, karena kecewa dengan tokoh-tokoh partai Islam
kita berharap statemen para petinggi partai Islam jangan sampai kebablasan, sehingga bisa menyakiti umat islam, jika hanya karena koalisi dan ujungnya bagi-bagi kursi di Kabinet harus mengorbankan agama? Naudzubillah.
mudah-mudahan presiden kedepan yang terpilih adalah presiden dan wakil presiden yang mau peduli dengan urusan kaum muslimin serta mau membela kepentingan umat Islam yang mayoritas di negara ini. wallahu alam bishowab

sekolah gratis

Sekolah Gratis!??
Jargon pendidikan gratis, belakangan kian marak seiring gegap gempitanya pemilu anggota legislatis dan menghadapi pemelihan presiden Juli mendatang, bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini Depdiknas begitu gencarnya membuat iklan di media televisi, tentu dengan yang tidak sedikit.
Bertanyaannya adalah, sudah tepatkah pendidikan gratis diberlakukan di Indonesia? Dan sudahkah pemerintah dalam hal ini Depdiknas mengkaji kebijakan “sekolah gratis” membawa perubahan pada kinerja dan mutu pendidikan atau bahkan sebaliknya.
Kebijakan “sekolah gratis” membawa dampak pada sejumlah persoalan, pertama pada pengertian dan implementasinya menimbulkan multi tafsir sehingga terjadi pertentangan pendapat. Di satu pihak “gratis” itu berarti tanpa ada pungutan apa pun, tetapi dipihak lain sering dikatakan “sekolah gratis” hanya untuk komponen tertentu. Pada implementasinya “sekolah gratis” terbukti meresahkan sekolah-sekolah swasta, karena sumber pendanaannya yang kian terbatas atau tersumbat karena masyarakat sering tidak “amat” peduli terhadap perbedaan negeri dan swasta dalam pembiayaan.
Kedua, kebijakan pendidikan “sekolah” gratis ternyata hanya menyangkut komponen biaya operasional (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008), padahal untuk menggerakan roda aktifitas sekolah, banyak komponen yang harus tersedia, diantaranya menyangkut sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya.
Ketiga, dengan digulirkannya otonomi daerah sudah barang tentu implementasi “sekolah gratis” di satu kabupaten/kota berbeda dan terbatasnya kemampuan pendanaannya untuk menunjang pendidikan gratis ini. Dan ini akan menimbulkan kecemburuan antara warga negara.
Keempat, kebijakan “sekolah gratis” khususnya untuk sekolah-sekolah negeri, telah menyurutkan peran serta masyarakat. Dan tragisnya, termasuk segala iuran dihilangkan (termasuk iuran saat ada musibah warga sekolah).
Kelima, kebijakan “sekolah gratis” sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang “kaya” yang enggan mengeluarkan biaya pendidikan anaknya, sehinga terlihat adanya ketidak adilan, sementara si “miskin” untuk pergi ke “sekolah gratis” tentu tidak semua gratis, baju yang harus dipakai dan peralatan tulisnya serta biaya-biaya lainnya harus dikeluarkan.
Keenam, kebijakan “sekolah gratis” lebih bernuansa politis, pendidikan gratis lebih mengemuka dibandingkan kandungan maksudnya. Contohnya saja, para siswa dari keluarga kaya tidak dipungut biaya apa pun karena “sekolah gratis” dimaknai secara politis sebagai hasil dari “perjuangan politik” yang harus dinikmati oleh siapapun tanpa membedakan kaya dan miskin.
Ironis memang, kebijakan “sekolah gratis” telah diputuskan, pembiayaan telah disediakan, namun implementasinya di tingkat sekolah dan masyarakat menimbulkan banyak persoalan seperti disebutkan di awal tulisan. Untuk itu perlu ada solusi sebagai jalan keluar, diantaranya, pengertian gratis sebaiknya dihilangkan/diganti sesuai realita yang terjadi, yaitu, tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, sedangkan untuk komponen lainnya tetap harus membayar, dan jargon “sekolah gratis” diganti dengan pendidikan murah, misalnya, mengingat dalam kata “gratis” terkandung satu makna, yaitu tidak dipungut biaya.
Selayaknya kebijakan “sekolah gratis” hanya diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mampu saja, sehingga subsidi pendidikan akan tepat sasaran, dan pemerintah harusnya lebih selektif dalam membuat kebijakan, serta tidak mempolitisir zain elbvanyumasi